Oleh: Rudi Sembiring Meliala, S.Th., M.H.
Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Transformasi Indonesia (GARANSI)

Focus Group Discussion (FGD) GARANSI / Podcast @suaratransformasi:
“Indonesia Darurat Korupsi – Transformasi Indonesia: Perbaikan Sistem Pemberantasan Korupsi”

Minggu, 25 Oktober 2026 | Pukul 17.00–20.00 WIB

GARANSI.ID

Indonesia dalam Kondisi Darurat Korupsi

“Selamat sore Bapak/Ibu sekalian, para narasumber hebat, akademisi, praktisi hukum, pemerhati korupsi, tokoh masyarakat, serta seluruh pejuang perubahan yang hadir di ruang virtual ini. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam ikhtiar suci menyelamatkan masa depan bangsa.

Sore ini, atas nama Perkumpulan Gerakan Transformasi Indonesia (GARANSI), dengan bangga dan penuh semangat perjuangan, kami membuka program resmi kami: Podcast dalam bentuk FGD melalui akun @suaratransformasi.

Kegiatan ini dirancang secara berkelanjutan. Pada tahap awal ini, program akan kita selenggarakan sebulan sekali, sambil kita mempersiapkan segala sesuatunya agar ke depan dapat terlaksana secara rutin setiap minggu di waktu yang sama, yaitu hari Minggu mulai pukul 17.00 hingga 20.00 WIB secara daring. Kami mempersembahkan platform ini agar gagasan-gagasan besar bangsa terdengar dan berdampak luas.

Sore ini, kita tidak sedang berkumpul untuk berbasa-basi. Kita hadir karena kita sadar sepenuhnya: Indonesia sedang berada dalam darurat korupsi yang akut.

Mari kita lihat buktinya dengan kepala dingin. Berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2025, skor Indonesia merosot ke angka 34, menempatkan posisi kita terperosok di peringkat 109 dari seluruh negara di dunia.

Mengapa kita layak menyebut kondisi ini sebagai Darurat Korupsi? Karena unsur-unsurnya sudah lengkap dan kasat mata:

• Korupsi telah menjadi kejahatan sistemik dan terstruktur, merambah dari pusat kekuasaan hingga ke lorong-lorong birokrasi di daerah-daerah.
• Pelaku korupsi bukan lagi orang pinggiran, melainkan pejabat tinggi negara, pemegang kekuasaan, hingga penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan penjaga gawang keadilan, namun justru terlibat dalam pusaran megakorupsi yang merampok ratusan triliun uang rakyat.
• Lahirnya siklus koruptor baru dengan modus yang semakin canggih, licik, dan seolah kebal hukum.

Realitas pahit ini membawa kita pada satu kesimpulan yang jujur harus kita akui: Sistem pemberantasan korupsi yang berjalan saat ini telah gagal total. Mekanisme penindakan kita pincang, pengawasan kita rapuh, dan pencegahan kita hanya menjadi macan kertas.”

Ancaman Terburuk: Kehancuran Masa Depan Bangsa

“Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita harus berani melihat ancaman terburuk di depan mata jika korupsi ini tidak segera diberantas secara radikal dan mendasar.

Apa ancaman terburuknya? Negara kita akan mengalami kebangkrutan moral dan struktural secara permanen.

• Sumber daya alam kita akan ludes tanpa menyisakan kemakmuran bagi anak cucu kita.
• Kesenjangan sosial akan semakin menganga, membuat rakyat kecil semakin terpuruk dalam kemiskinan struktural, sementara segelintir oligarki hidup di atas penderitaan rakyat.
• Dan yang paling mengerikan: hilangnya kepercayaan total rakyat terhadap negara. Jika rakyat sudah tidak percaya kepada negara, maka kehancuran dan disintegrasi bangsa hanya tinggal menunggu waktu. Kita tidak boleh membiarkan hal itu terjadi!”

Momentum Pemerintahan, Visi Presiden Prabowo, dan Target Utama

“Di tengah situasi yang mengancam ini, kegiatan ini kita selenggarakan dalam rangka mendukung dan memperkuat program serta cita-cita besar Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang dengan tegas menyatakan bahwa Korupsi Harus Berhenti di Indonesia!

Komitmen dan tekad politik (political will) untuk membersihkan tata kelola negara (good governance) ini harus kita dukung dan kawal secara serius.

Oleh karena itu, Target Utama dari FGD kita sore ini sangat jelas dan strategis: Kita mendesak agar Program Pembangunan Sistem Baru Pemberantasan Korupsi dijadikan sebagai Program Super Prioritas oleh Presiden Prabowo Subianto!

Kita menggunakan strategi dua jalur (dual-track strategy):

1. Jalur Jangka Pendek: Menambal celah, memperkuat, dan menyempurnakan sistem penegakan hukum serta pengawasan yang ada saat ini untuk perbaikan instan.
2. Jalur Jangka Panjang (Transformasi Total): Merumuskan cetak biru (blueprint) sistem baru yang benar-benar ampuh dan terintegrasi dari pusat hingga ke daerah.”

Desentralisasi Gerakan, Tindak Lanjut Resmi, dan Seruan Kolaborasi

“Ingatlah, tujuan akhir dari pemberantasan korupsi bukanlah sekadar banyaknya orang yang masuk penjara, melainkan terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi adalah perampokan langsung atas hak-hak ekonomi anak cucu kita.

Perlu dicatat: FGD INDONESIA DARURAT KORUPSI ini bukanlah acara seremonial sekali selesai. Kegiatan ini dirancang untuk dilaksanakan secara berkelanjutan. Nantinya, hasil pemikiran, rumusan strategis, dan cetak biru yang kita lahirkan sore ini akan diteruskan melalui surat resmi kepada Presiden Indonesia dan semua lembaga-lembaga negara terkait dan lembaga lainnya yang dipandang perlu untuk mengetahuinya.

Lebih dari itu, FGD daring oleh @suaratransformasi ini diharapkan menjadi contoh dan pola (pilot project) untuk dikembangkan oleh seluruh cabang dan mitra GARANSI di seluruh Indonesia. Mengapa? Karena korupsi tidak hanya terjadi di pusat pemerintahan Indonesia, tetapi juga sangat marak di daerah-daerah. Oleh karena itu, perlawanan dan pembangunan sistemnya harus terintegrasi kokoh dari pusat hingga ke daerah!

Melalui kesempatan ini, saya mengundang semua insan akademisi, praktisi hukum, pemerhati korupsi, dan tokoh masyarakat yang memiliki concern terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia untuk bergandengan tangan dan bekerjasama mewujudkan Indonesia yang memiliki pemerintahan yang benar, bersih, dan anti-korupsi.

Sore ini, para pemikir hebat bangsa yang hadir bersama kita:

1. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
2. Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H.
3. Prof. Dr. Chontina Siahaan, S.H., M.Si.

Mereka akan memantik ide-ide besar. Namun, suara Bapak/Ibu sekalian di ruang Zoom ini sangat dinantikan. Mari kita satukan visi, desak perubahan nyata, dan buktikan bahwa gerakan kita mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara anti-korupsi yang bersih, bermartabat, dan sejahtera!

Dengan mengucap Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, mari kita buka ruang diskursus kritis ini.

Waktu dan panggung saya kembalikan kepada Host kita, Ibu Natasya Paruntu. Terima kasih.”

Bali, 25 Oktober 2026

Rudi Sembiring Meliala, S.Th., M.H.
Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Transformasi Indonesia (GARANSI)

GARANSI.ID — Gerakan Transformasi Indonesia

Mari kita persembahkan waktu, tenaga, pikiran, dan sumber daya sesuai kemampuan serta kerelaan masing-masing untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih berintegritas, adil, dan bebas dari korupsi. Semoga langkah bersama ini menjadi kontribusi nyata bagi kebaikan bangsa dan negara.

Sistem Pemberantasan Korupsi Gagal Total!?
Saatnya Bergerak Menyelamatkan Masa Depan Bangsa!

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Akademisi, Praktisi Hukum, Pemerhati Korupsi, dan Tokoh Masyarakat

di Tempat

Dengan hormat,
Korupsi hari ini telah mengakar begitu dalam, merusak sendi-sendi kehidupan bernegara, dan mengancam masa depan anak cucu kita dengan lahirnya siklus-siklus koruptor baru. 

Sistem pemberantasan korupsi yang berjalan saat ini terbukti gagal total dan membutuhkan perombakan mendasar dari akarnya.

Di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, momentum pembenahan tata kelola negara (good governance) yang bersih, benar, dan anti-korupsi harus didukung, dikawal secara serius oleh seluruh elemen bangsa yang peduli. Kita tidak boleh lagi tinggal diam!

Untuk itu, kami mengundang Bapak/Ibu Menyampaikan IDE DAN GAGASAN  bertajuk:

“Transformasi Indonesia: Perbaikan Sistem Pemberantasan Korupsi”

Hari/Tanggal: Minggu, 25 Oktober 2026
Pukul: 20.00 – 22.00 WIB
Media: Zoom Meeting

Host: Natasya Paruntu.

Pengantar Diskusi: Rudi Sembiring Meliala, S.Th., M.H.

Pembicara Ide Gagasan:
1. Prof Dr John Pieris. S.H., M.H., M.S.
2. Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H.
3. Prof. Dr. Chontina Siahaan, S.H., MSi.
4. Martin Boiliu, S.H., M.H.
5. Maradona, S.H., M.H.

Format Diskusi:
Setiap peserta akan diberikan kesempatan emas untuk menyampaikan ide, gagasan kritis, serta rumusan strategis secara langsung mengenai perbaikan sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

PERHATIAN – KUOTA TERBATAS!
Mengingat pentingnya efektivitas diskusi, peserta dibatasi hanya 100 orang. Silakan segera mendaftarkan diri sebelum kuota habis.

*Link Google Form Pendaftaran FGD: https://forms.gle/ospKzh8c2xzRCLLA9

Suara dan gagasan Anda adalah kunci perubahan. 

Mari bersama-sama wujudkan Indonesia yang bersih, bermartabat, dan bebas dari korupsi!

Hormat kami,
Gerakan Transformasi Indonesia

Note:
Bagi Peserta silahkan bergabung di Group WA FGD TANSFORMASI INDONESIA

Info FGD hubungi Sekretariat GARANSI: 0811980366.

Penggeledahan berlangsung pada 15–19 Oktober, mencakup rumah, kantor, dan lokasi lain. Kantor BNPB di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, juga menjadi salah satu sasaran penyidik setempat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menyita dokumen, barang bukti elektronik, uang, perhiasan, serta tiga mobil yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut yang diselidiki.

“Dari hasil penggeledahan di beberapa lokasi tersebut, penyidik menyita dokumen, barang bukti elektronik, uang, perhiasan, serta tiga unit mobil,” ujar Budi menjelaskan hasil penggeledahan itu.

Barang sitaan akan dianalisis, sementara sejumlah pihak dimintai keterangan untuk memperjelas dugaan korupsi. Penggeledahan ini melanjutkan penyidikan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan di BNPB.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, pada 2024–2026 BNPB menggunakan penunjukan langsung untuk sejumlah pengadaan kondisi darurat bencana agar respons lebih cepat.

Metode tersebut ditujukan agar respons bencana berlangsung cepat. Namun, KPK menduga proses penggunaan Dana Siap Pakai melalui Rencana Kebutuhan Komando mengandung konflik kepentingan dan suap.

Menurut KPK, dana diduga mengalir ke perusahaan terafiliasi dengan Bima Setiawan, Tenaga Ahli Kepala BNPB, dan digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian saham perusahaan terkait.

“Adapun kepemilikan saham oleh PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar (1,07%)” dengan nilai sekitar Rp30,98 miliar berdasarkan harga saham 13 Oktober 2026, kata Taufik.

KPK menetapkan Bima, Richard, dan Gabriel sebagai tersangka. OTT mengamankan uang, valuta asing, dan emas Rp5,47 miliar, serta aset kripto Rp1,1 miliar dalam operasi tersebut.

KPK membuka kemungkinan menjerat korporasi untuk menelusuri aset. “Mungkin penanganan perkara akan berkembang ke arah korporasi,” tegas Taufik; dugaan menunggu pembuktian hukum oleh proses hukum.

Nusron dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keterangan Nusron dibutuhkan karena beberapa tersangka dalam perkara tersebut disebut sebagai orang kepercayaannya. Penyidik ingin memperjelas perkara itu lanjut.

Budi juga menyinggung status Nusron sebagai pejabat publik yang diharapkan memberi contoh dalam menghormati proses hukum. Namun, pemanggilan sebagai saksi bukan berarti seseorang menjadi tersangka.

“Tentu kami berharap yang bersangkutan kooperatif dalam proses hukum, khususnya yang terkait dengan Kementerian ATR/BPN ini,” kata Budi, Selasa (20/10).

Penyidik akan menelaah alasan ketidakhadiran Nusron. Pada panggilan Kamis (15/10), ia tidak hadir karena bepergian ke luar negeri, menurut keterangan yang disampaikan sebelumnya saat itu.

Budi menjelaskan, “Tentu ini juga menjadi bahan pengayaan oleh penyidik, ya, berkaitan dengan aktivitas yang bersangkutan yang tetap dilakukan ketika penyidik sudah jauh-jauh hari sebelumnya sudah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan kepada yang bersangkutan,” katanya.

KPK menyatakan masih mempertimbangkan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan menerbitkan surat panggilan kedua dan surat perintah membawa terhadap Nusron. Keputusan akan bergantung pada perkembangan penyidikan perkara tersebut.

“Yang pasti saat ini penyidik masih proses untuk upaya-upaya berikutnya, termasuk kemungkinan untuk menerbitkan surat panggilan kedua, apakah kemudian juga nanti beserta dengan surat perintah membawa atau seperti apa, nanti kita akan lihat perkembangannya,” ujarnya.

KPK telah menetapkan delapan tersangka, yakni Sontang Coin Manurung, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Arif Sugiyanto, Adrianto Pitojo Adhi, Lampri, Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

KPK menyebut Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid. Para tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk kepentingan penyidikan.

Berdasarkan Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 yang diterbitkan Transparency International, Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dan menempati peringkat ke-109 dari 182 negara yang dinilai. Skor tersebut turun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Di tengah kondisi tersebut, pembenahan sistem pemberantasan korupsi menjadi sorotan melalui forum Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Transformasi Indonesia: Perbaikan Sistem Pemberantasan Korupsi” yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Gerakan Transformasi Indonesia (GARANSI).

Rudi Sembiring Meliala, S.H., M.H., selaku Ketua Umum GARANSI, menyatakan bahwa korupsi di Indonesia telah mengakar dalam, merusak sendi-sendi kehidupan bernegara, dan mengancam masa depan bangsa dengan berulangnya siklus korupsi.

“Kondisi ini sudah mutlak dan layak disebut sebagai Darurat Korupsi karena unsur-unsurnya telah terpenuhi secara kasat mata,” tandas Rudi, Selasa (20/10/2026).

FGD ini dirancang sebagai ruang bagi akademisi, praktisi hukum, pemerhati korupsi, dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan kritik serta menawarkan solusi yang terukur dan realistis.

Kegiatan akan berlangsung pada Minggu, 25 Oktober 2026, pukul 20.00–22.00 WIB melalui Zoom Meeting. Natasya Paruntu akan bertindak sebagai host, sedangkan Rudi Sembiring Meliala, S.Th., M.H., akan menyampaikan pengantar diskusi.

Pemantik gagasan yang dijadwalkan hadir adalah Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.; Prof. Dr. Chontina Panjaitan. S.H., M.H., Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H.; Martin Boiliu, S.H., M.H.; serta Maradona, S.H., M.H.

Diskusi akan mengangkat pertanyaan mengenai efektivitas sistem yang berjalan dan kebutuhan pembenahan menyeluruh, mulai dari pencegahan, penindakan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban lembaga serta pejabat publik.

Rudi menambahkan, jika persoalan ini dibiarkan tanpa perubahan mendasar, Indonesia berisiko menghadapi kerusakan moral dan struktural yang berkepanjangan. Risikonya antara lain pemanfaatan sumber daya alam yang tidak menghasilkan kemakmuran merata, kesenjangan sosial dan kemiskinan struktural, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Sebagai wujud tanggung jawab moral dan konstitusional, GARANSI memandang perlu mengambil peran strategis melalui forum dialog publik. Setiap peserta akan mendapat kesempatan menyampaikan ide, gagasan kritis, dan rumusan strategis untuk memperkaya pembahasan serta mendorong langkah pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.

Panitia membatasi peserta sebanyak 100 orang untuk menjaga efektivitas diskusi. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Google Form: https://forms.gle/ospKzh8c2xzRCLLA9.

Peserta juga dapat bergabung dengan grup WhatsApp FGD Transformasi Indonesia melalui tautan: https://chat.whatsapp.com/KjRavcrgLJx0ci3KVlPZ8j?s=cl&p=a&mlu=4&iam=2. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Sekretariat GARANSI di nomor 0811980366.